Indonesia Kekurangan Tenaga Ahli Sanitasi

Wednesday, 19 January 2011 14:45

Add caption

Pembangunan sanitasi di Indonesia mulai bergeliat. Ini ditandai dengan peningkatan perhatian pemerintah daerah terhadap sektor ini. Hingga 2010 ada 150 kabupaten/kota yang mengikuti program nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). ‘’Sanitasi telah menjadi tren, sayangnya tenaga ahli sanitasi masih kurang,” kata Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Nugroho Tri Utomo dalam diskusi di acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) di Jakarta (19/1).

Menurutnya, Indonesia butuh tenaga ahli sanitasi yang cukup untuk mengimbangi perkembangan pembangunan sanitasi ini. Itu pun belum termasuk city facilitator (CF) yang mendampingi kabupaten/kota dan provinsi dalam pembangunan sanitasi.

Perkembangan sanitasi yang menggembirakan itu, menurut Nugroho, tidak lepas dari upaya penyadaran yang terus menerus dilakukan. “Kita berusaha menjadikan sanitasi sebagai suatu yang sen-sanitasi-onal,” katanya.

Langkah itu terbukti mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di bidang sanitasi ini. Salah satu investor itu adalah para kepala daerah (bupati/walikota). Mereka tertarik dengan portofolio yang termuat dalam Strategi Sanitasi Kota (SK) sehingga mau mengalokasikan anggaran dalam APBD bagi pembangunan sanitasi.

Nugroho berharap, sanitasi terus mendapat perhatian, tidak hanya di daerah tapi sampai ke level presiden. “Karena tak ada satu orang pun yang tak terkait dengan sanitasi ini,” katanya.

Pemerintah pusat pun menjanjikan dukungan dana bagi daerah-daerah yang ingin membangun sanitasinya. Dana itu tersedia dalam jumlah besar. Hanya saja bantuan itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan. “Yang penting, pemerintah daerah harus mampu menunjukkan komitmennya terlebih dahulu dalam membangun sanitasinya. Kita akan bantu,” tegasnya.

Sanimas

Salah satu wujud perkembangan pembangunan sanitasi ini adalah hadirnya sarana Sanimas di berbagai daerah. Dari tahun ke tahun pembangunan sarana pengolahan limbah rumah tangga ini jumlahnya meningkat. BORDA bersama LSM lokal  menggunakan teknologi DEWATS bagi sarana tersebut.

Prawisti dari BORDA menjelaskan, tahun 2003 pihaknya hanya di dua provinsi. Tahun 2009 lalu, Sanimas telah ada di 24 provinsi, 132 kota, dan 421 lokasi. Pembangunan sarana Sanimas ini didukung sepenuhnya oleh masyarakat dalam bentuk kontribusi dana dan tenaga yang besarnya 2-5 persen. Sisanya berasal dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Berdasarkan data di lapangan, kata Prawisti, keberadaan sarana Sanimas ini mampu melayani lebih dari 100 ribu penduduk dan menurunkan prevalensi penyakit akibat sanitasi sebesar 60 persen.  Dampak lainnya, dengan masyarakat yang semakin sehat maka mereka bisa menghemat pengeluaran 70-100 dolar Amerika. Pembangunan sarana Sanimas ini pun telah menghasilkan sekitar 250 ahli sanitasi dan lebih dari 1.000 orang fasilitator. MJ

Contact Information
Jl. RP Soeroso No.50
Gondangdia Jakarta Pusat 10350
Phone : +62-21 3728748
Fax : +62-21 31931013
sekretariat@sanitasi.or.id

Pokja AMPL Nasional atas Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Nasional adalah wadah adhoc inter-kementerian yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan air minum dan sanitasi serta merumuskan arah kebijakan strategi pembangunan air minum dan sanitasi nasional. Pokja AMPL Nasional beranggotakan perwakilan dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Perindustrian

DEZH-ADMIN